A Review Of reformasi intelijen indonesia

A Review Of reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Boundaries to institution of abroad foundations, such as essential “Protected” partnership with regional Basis.

Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.

Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan knowledge aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis information tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan deadly dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

This informative article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture during the article-independence revolution of 1945 towards the authoritarian point out intelligence under the New Purchase routine soon after 1965, and to the period of intelligence reform following the 1998 reformation movement. Recently, the issues for Indonesian intelligence institutions have shifted from the necessity for legislation and political guidelines to the need for any democratic intelligence posture and the ability to confront rising stability threats.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Pendadakan strategis yang sudah terjadi harus diwaspadai polanya sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. Dalam konteks negara Indonesia, institusi yang paling tepat untuk mempelajari dan mencegah pendadakan strategis adalah intelijen.

Jika ada koordinasi yang dilakukan oleh BIN maka fusi informasi yang lebih konprehensif akan sangat membantu Presiden sebagai one user

A major attribute of an Affiliation which happens to be distinct from a foundation is membership. An Affiliation could be a member-based Company, Whilst a Basis doesn't have associates but is important Using the Laws on Foundations to have a few organs: the Governing Board (

Reformasi intelijen dalam hal metode kegiatan/operasi intelijen harus menyentuh pada kerjasama dengan organisasi intelijen di kementrian atau lembaga negara lain dengan menempatkan BIN sebagai koordinator atau membentuk suatu lembaga gabungan intelijen.

The entire process of drafting the regulation on intelligence proposed from the 1998 reform offer was callous. There were positives and negatives concerning the have to have for this law, and the draft proposed by The federal government was heavily criticized. However, the draft supplied the regulation enforcement authority to intelligence apparatus with distinctive powers in civilian strategic intelligence operations.

. What should be stressing isn't the new guidelines Baca selengkapnya promoted but the current absence of norms of democratic oversight about intelligence.

Banyak pihak merasa ditinggalkan dan tidak dilibatkan. Kelompok separatisme Papua, diluar pengaruh provokasi pihak asing, merasa akan lebih baik jika berdiri sebagai negara sendiri, daripada menjadi bagian negara Indonesia.